TUGAS 2, 2024
Penelitian ini menyelidiki upaya reformasi birokrasi di Indonesia dengan fokus pada efisiensi operasional, transparansi, akuntabilitas pegawai, responsivitas terhadap masyarakat, adopsi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Langkah-langkah tersebut bertujuan meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Analisis menyeluruh
View PDFchevron_rightBUDAYA BIROKRASI PELAYANAN PUBLIKSatria AwalView PDFchevron_rightPATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK APARATUR SIPIL NEGARA KOTA BANDUNG OlehMuhammad Al-fajri FirdausView PDFchevron_rightSELAYANG PANDANG TEORI BIROKRASI PUBLIKMuh Tang AbdullahProdi Administrasi Publik Unhas, 2019
A. Pendahuluan Ketika orang berbicara tentang birokrasi, maka kesan umum yang seringkali muncul adalah bahwa birokrasi itu sesuatu yang jelek, negative, penghambat, dan korup. Mungkin kesan tersebut ada benarnya, ketika birokrasi dipandang dari sisi empirikalnya, baik birokrasi pada negara-negara maju maupun pada negara-negara berkembang dan terbelakang. Namun tidaklah sesederhana menyimpulkan seperti itu, karena nyatanya dalam beragam teori tentang birokrasi, terungkap bahwa pada dasarnya birokrasi lahir sebagai instrument untuk membantu manusia dalam menyelesaiakan berbagai persoalan hidup yang sangat kompleks. Oleh karena itulah penting untuk memahami terlebih dahulu tentang teori-teori birokrasi yang telah berkembang, terutama dalam kajian teori-teori administrasi. Sebagaimana pada paparan berikut disajikan secara singkat dan terbatas mengenai birokrasi dalam berbagai perspektif teoritis. Pada bagian awal pemaparan dimulai dengan mengacu pada penjelasan teori politik birokrasi dari H. George Frederickson & Kevin B. Smith (2003) dalam bukunya yang berjudul The Public Administration Theory Primer, yang dijelaskan dalam tiga sub-bab. Bagian ini dilengkapi pula dengan penjelasan tentang teori representative bureaucracy (J. Donald Kingsley) dan teori street level bureaucracy (Michel Lipsky's). Kemudian pada bagian berikutnya secara berturut-turut, dipaparkan penjelasan teori birokrasi dalam perspektif Weberian, yang lebih banyak mengacu pada pendapat Eva Etzioni-Halevy yang dikutip dari buku yang berjudul Bureaucracy and Democracy; A Political Dilemma (1983) dan terakhir ditampilkan dua model birokrasi menurut Douglas Yates.
View PDFchevron_rightPATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA BONTOMANAI KEC. MANGARABOMBANG KAB. TAKALARKamal AmalLaporan Observasi Patologi Birokrasi, 2019
Patologi Birokrasi adalah suatu penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang didalam suatu organisasi yang dapat memperlambat kinerja maupun tujuan organisasi tersebut. Di dalam Laporan ini berisi tentang, Gambaran singkan mengenai lokus penelitian saya untuk mengetahui patologi yang dilakukan birokrasi pemerintahan desa.
View PDFchevron_rightPOLITISASI BIROKRASI DI INDONESIAMegawati TarekView PDFchevron_rightBIROKRASI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK DITINJAU DALAM PRESPEKTIF TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) DAN GOOD GOVERNANCELa Ode Agus SaidView PDFchevron_rightINOVASI BIROKRASI : MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH EFISIEN DAN RESPONSIFFajar ChairulsyahBirokrasi secara umum dapat dijelaskan sebagai suatu sistem pengelolaan administrasi yang terdiri dari aturan, prosedur, dan struktur yang kompleks. Firman (2015) Birokrasi seringkali diidentifikasi dengan kekakuan, lambatnya proses pengambilan keputusan, dan tingginya tingkat birokrasi. Birokrasi juga seringkali dipenuhi dengan aturan dan regulasi yang rumit, yang membuatnya sulit untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Meskipun demikian, birokrasi juga memiliki peran yang penting dalam menjaga kestabilan, keadilan, dan keamanan dalam suatu organisasi atau negara.
View PDFchevron_rightPELAYANAN PUBLIK DALAM BIROKRASI PEMERINTAHANDhara Syera FatriaView PDFchevron_rightREFORMASI PELAYANAN BIROKRASI DI INDONESIA DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN RAKYAT Olehmuhammad al fikriSejatinya terwujudnya Good Governance sangat di dambakan oleh setiap orang yang hidup di dunia ini,tetapi tidak semudah itu mewujudkan itu semua proses awal hingga akhir tentu akan sangat rumit,mulai dari reformasi stuktur yang sudah ada sampai perombakan anggota guna mengurangi oknum-oknum yang masih nakal yang bisa menghambat progress terwujudnya Good Governance tersebut. Reformasi bisa di jadikan langkah awal
View PDFchevron_right